Showing posts with label Thailand. Show all posts
Showing posts with label Thailand. Show all posts

Thursday, May 22, 2014

KBRI Bangkok Peringatkan Traveler di Thailand Agar Memperhatikan Pemberlakuan Jam Malam

KBRI Bangkok Peringatkan Traveler di Thailand Agar Memperhatikan Pemberlakuan Jam Malam

wisnuwidiarta.wordpress.com
Kudeta di Thailand membawa implikasi langsung terhadap pariwisata di sana. Pihak militer memberlakukan jam malam yang artinya mobilitas wisatawan ikut terhambat di malam hari.

Hal itu dijelaskan Badan Pariwisata Thailand (TAT) dalam rilis mereka, Jumat (23/5/2014). Menurut mereka pihak militer memberlakukan jam malam menyusul pengumuman kudeta militer yang mereka umumkan pukul 17.00 waktu Bangkok, Kamis 22 Mei 2014.

"Jam malam di seluruh negeri, telah diumumkan dari pukul 22.00 sampai pukul 05.00," kata TAT.

Jam malam mulai diberlakukan pada Kamis malam. Status darurat militer tetap diberlakukan sampai ada pengumuman lebih lanjut, demikian jelas TAT.

"Bisnis dan layanan publik menyesuaikan jam operasi mereka dengan aturan jam malam," jelas TAT.

Dengan adanya jam malam, tentu akan berdampak langsung terhadap wisatawan. Layanan publik dihentikan pukul 22.00 artinya akan ada keterbatasan akses transportasi publik dan juga kegiatan malam.

Padahal, kegiatan malam wisatawan di Bangkok cukup beragam. Dalam kondisi normal, wisatawan pergi belanja ke night market, berwisata kuliner atau menikmati gemerlap kehidupan malam di Bangkok.

Senada dengan hal itu, pihak KBRI Bangkok juga meminta traveler WNI yang ada di Thailand untuk lebih memperhatikan waktu di malam hari. Mereka diminta tetap berada di hotel kecuali untuk urusan penting.

"Tidak meninggalkan tempat tinggal/penginapan jika tidak ada keperluan mendesak, terutama pada malam hari. Terus membawa kartu identitas diri di mana pun berada," demikian imbauan KBRI Bangkok.

Sumber berita DetikNew

Pengumuman Kudeta, Mileter Thailand Ambil Alih Kekuasaan

Pengumuman Kudeta,  Mileter Thailand  Ambil Alih Kekuasaan
poskotanews.com

Saat mengumumkan kudeta, Panglima Militer Thailand Jenderal Prayuth Chan-O-Cha juga meminta para demonstran untuk membubarkan diri. Namun massa pendukung pemerintah menyatakan akan tetap beraksi.

Pemimpin massa pendukung pemerintah atau yang biasa disebut massa 'Kaos Merah', Jatuporn Prompan, menyatakan pihaknya akan melanjutkan aksinya di wilayah pinggiran Bangkok seperti sebelumnya.

"Akankah kalian melawan atau tidak?" Kita tidak akan pergi ke mana-mana. Jangan panik karena kita sudah memperkirakan ini," ujar Jatuporn Prompan kepada para pendukungnya, seperti dilansir Reuters, Kamis (22/5/2014).

"Apapun yang akan terjadi, ya terjadilah," imbuhnya.

Massa pendukung pemerintah, yang juga pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra, sebelumnya mengancam akan bertahan jika militer mengambil alih pemerintahan. Namun militer Thailand menyatakan akan mengirimkan pasukan ke lokasi unjuk rasa demonstran pro maupun antipemerintah untuk membubarkan mereka.

Sore ini, Jenderal Prayuth mengumumkan bahwa militer mengambil alih kekuasaan negara di tengah berlangsungnya krisis politik berkepanjangan di negeri itu. Kudeta militer ini diumumkan secara langsung oleh sang jenderal dalam pidatonya yang disiarkan stasiun televisi hari ini.

"Agar negara bisa kembali normal dengan cepat, Komite Penjaga Perdamaian Nasional yang terdiri dari tentara, Angkatan Darat Thai, Angkatan Udara Kerajaan dan kepolisian perlu merebut kekuasaan terhitung sejak 22 Mei pukul 16.30," ujar Prayuth seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (22/5).

Sebelum mengumumkan kudeta, Jenderal Prayuth menetapkan hukum darurat militer di seluruh wilayah Thailand, pada Selasa (20/5) dini hari. Pada saat itu, Jenderal Prayuth menyatakan bahwa darurat militer ini bukan kudeta, melainkan dimaksudkan untuk mengembalikan ketertiban di dalam masyarakat.

Sumber berita DetikNews

Monday, March 10, 2014

Tragedi Malaysia Airlines : Jual Beli Paspor Di Phuket Thailand, Ramai Dibicarakan!

Tragedi Malaysia Airlines : Jual Beli Paspor Di Phuket Thailand, Ramai Dibicarakan!
kaskus.com

Kasus jual beli paspor di Phuket semakin ramai dibicarakan, usai ditemukannya paspor curian yang digunakan penumpang Malaysia Airlines. Parahnya, jual beli paspor bukanlah hal yang baru di Thailand, tapi sudah lama.


Organisasi polisi internasional, Interpol mengatakan pada tahun lalu ada lebih dari 1 miliar traveler terbang tanpa diperiksa benar-benar paspornya. Padahal, ada sekitar 40 juta traveler mengaku kehilangan atau paspor mereka dicuri.


Interpol juga telah mengonfirmasi bahwa dua paspor curian yang digunakan penumpang MH370 masuk dalam database mereka. Kedua paspor ini dilaporkan telah hilang atau dicuri di Thailand.


Sekjen Interpol, Ronald Noble mengatakan organisasinya telah lama bertanya-tanya ada apa dengan negara-negara ini? "Haruskah menunggu tragedi dulu untuk menempatkan keamanan di perbatasan dan pintu keberangkatan?" ucap Noble dalam Phuketwan.com, Selasa (11/3/2014).


Sekarang ini, lanjut Noble, dunia telah dihadapkan dengan kasus nyata dan sedang berspekulasi. Pertanyaan-pertanyaan seputar pemindah-tanganan paspor bermunculan. Noble pun kini bertanya balik mengapa hanya segelintir negara di dunia yang memastikan traveler berwajah sama dengan paspor yang dibawanya.


Kasus paspor curian milik Luigi Maraldi dan Christian Kozel yang ditemukan dalam penerbangan MH370 pun jadi sorotan. Keduanya mengaku kehilangan paspor ketika liburan di Phuket, Thailand.


Luigi kehilangan paspor di tempat rental motor di Patong, Phuket. Patong adalah kawasan lampu merah dan wisata khusus dewasa. Di Patong, ratusan paspor hilang dan dicuri setiap tahun!


Usut boleh usut ternyata kasus pencurian ini bukanlah hal yang baru di Negeri Gajah Putih tersebut. Ternyata, pemalsuan paspor sudah jadi kejahatan terorganisir dan bisnis ilegal yang besar. Tahun lalu saja, polisi berhasil menangkap seorang pria yang menjual 5.000 paspor palsu. Mereka memakai teknologi canggih untuk membuat paspor palsu.


"Perlu keahlian khusus untuk mendeteksi paspor palsu dan stempel visa," ungkap Jenderal Polisi Thailand, Warawuth Thaweechaikam.


Jadi, jika lain kali berwisata ke Thailand, berhati-hatilah dengan keamanan paspor Anda. Hal ini terutama jika berlibur ke Phuket, karena kasus pencurian paspor rawan terjadi di sana.

Sumber berita DetikNews

Friday, February 21, 2014

Unjuk Rasa Ribuan Petani di Thailand 2014, Terkaid Masalah Subsidi Beras yang Kontroversial


Unjuk Rasa Ribuan Petani di Thailand, Terkaid Masalah Subsidi Beras yang Kontroversial

Marah karena tidak mendapat bayaran atas produksi beras mereka, ribuan petani di Thailand menggelar unjuk rasa besar-besaran. Uniknya, para petani ini berunjuk rasa sambil mengendarai traktor mereka dan melakukan konvoi di jalanan.


Unjuk rasa ini terkait dengan subsidi beras yang kontroversial di Negeri Gajah Putih tersebut. Para petani ini bahkan mengancam akan melakukan konvoi ke bandara utama Bangkok. Hal ini semakin menambah tekanan bagi Perdana Menteri (PM) Thailand Yingluck Shinawatra yang terus didesak mundur oleh demonstran antipemerintah.



Program subsidi beras merupakan kebijakan populis yang dicetuskan oleh mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra yang juga kakak laki-laki Yingluck. Kebijakan ini telah memecah rakyat Thailand dalam beberapa waktu tahun terakhir. Demikian seperti dilansir Reuters, Jumat (21/2/2014).



Tidak diketahui pasti apa yang akan dilakukan ribuan petani ini di bandara dan berapa lama mereka akan berkumpul di sana. Namun di sisi lain, konvoi ribuan petani ini membuka kenangan lama tahun 2008 lalu ketika demonstran anti-Thaksin memblokir bandara Bangkok.



"Kami masih belum tahu pasti di mana kami akan mendirikan tenda, tapi kami tidak akan meninggalkan ibukota hingga kami mendapat bayaran atas setiap butir beras yang terjual," terang mantan anggota parlemen Thailand, Chada Thaiseth yang ikut serta dalam unjuk rasa.



Media setempat melaporkan bahwa para petani berharap bisa berdialog dengan PM Yingluck. Mereka memberi waktu kepada Yingluck hingga tengah hari sebelum akhirnya melakukan konvoi ke bandara Bangkok.



Program subsidi beras ini sangat penting bagi para pendukung PM Yingluck yang ada di kawasan miskin di Thailand bagian utara dan timur laut. Subsidi ini menjamin para petani mendapatkan harga jual beras di atas harga pasar. 



Namun kebijakan ini telah memicu kemarahan kelompok antipemerintah. Menurut oposisi, kebijakan ini memicu korupsi, menguras anggaran negara dan menyebabkan menumpuknya persediaan beras yang tak bisa dijual.