Showing posts with label Jamaah Haji. Show all posts
Showing posts with label Jamaah Haji. Show all posts

Wednesday, October 22, 2014

Jamaah Haji asal Aceh Mendapatkan Wakaf dari Arab Saudi

Jamaah Haji asal Aceh Mendapatkan Wakaf dari Arab Saudi

Jamaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf 1.500 riyal (sekitar Rp 4,8 juta) dari pihak Arab Saudi. Pemberian wakaf ini ternyata punya kisah historis yang berkesan.

"Alhamdulillah Rahmat dari Allah kami dapat uang wakaf Aceh sebanyak 1.500 riyal," ujar Ramli (60 tahun) jamaah haji dari Aceh, mensyukuri rejeki dari Allah, saat berbincang dengan Media Center Haji di Makkah, Rabu (22/10/2014).

Sebenarnya banyak jamaah haji asal Aceh yang sudah pernah mendengar hal tersebut. Namun tak pernah tahu angkanya cukup besar untuk tahun ini.

Menurut seorang ulama, Syekh Sulaiman Muhammad Noor Aarsyi, wakaf tersebut punya nama sendiri yakni Habib Bugak Asyi. Wakaf tersebut ternyata berhubungan erat dengan wakaf peninggalan Raja Aceh sejak 200 tahun silam. Yakni pada zaman Turki Usmaniah pada saat kerjaaan Aceh membawa harta dan membangun gedung di Makkah. 

"Bahkan Sultan Iskandar Muda pernah datang ke Arab Saudi dengan membawa emas menggunakan kapal Inggris untuk membantu membangun Masjidil Haram dan membangun rumah Aceh di Makkah untuk tempat tinggal jamaah haji Aceh," ujar salah seorang pengurus wakaf Habib Bugak, Jamaluddin Affan seraya tersenyum.

Wakaf tersebut dibagikan kepada jamaah haji asal Aceh sejak tahun 2006. "Kalau sejak 200-100 tahun sebelumnya, wakaf tersebut untuk apa kami belum bisa menjawab. Namun sejak wakaf tersebut dikelola oleh orang yang diamanahi Pemerintah Arab Saudi kepada Syekh Bukhori, Syekh Al Munir dan Dr Abdullah Tibaltin baru terbuka. Waktu tahun 2006 saya sebagai juru bicara antara Pemerintah Aceh dengan kantor wakaf Aceh di Makkah," terangnya. 

Syekh Sulaiman menambahkan, adanya pemberian wakaf kepada Jamaah Haji asal Aceh ini bisa jadi hikmah dari tsunami yang melanda Aceh. Terlebih saat ini harta nenek moyang orang Aceh yang ada di Makkah masih ada sekitar tujuh gedung. 

"Bahkan dari wakaf ini pernah untuk membeli rumah Putra Mahkota Raja Arab Saudi yang kemudian dibangun gedung untuk jamaah haji Aceh yang memuat 5.000 orang jamaah. Namun baru 15 tahun dibangun tergusur pembangunan Masjidil Haram," kenang Syekh Sulaiman. 

Pengelolaan wakaf ini tak lain adalah warga Aceh yang datang ke Makkah silih berganti sejak tahun 2006 lalu. "Dunia semakin maju dan rapi secara administrasi. Sehingga orang Aceh selama lima tahun belakangan dapat uang dari wakaf Aceh. Sehingga di Indonesia sampai ramai, seluruh rakyat Indonesia kok dapat uang lagi di sana, Setelah mereka tahu problemnya karena wakaf peninggalan nenek moyang orang Aceh setiap tahun. Namun yang berhak mendapat uang wakaf hanyalah jamaah haji kuota Aceh dan berangkat dari embarkasi Banda Aceh," terangnya.

Jumlah wakaf yang diberikan pun naik dari sekitar 1.000 riyal pada awal pemberian menjadi 1.500 riyal pada saat ini.

Sumber berita DetikNews

Friday, July 25, 2014

Reformasi Oleh Itjen Kemenag, Akhirnya Jamaah Haji Indonesia Tidak Perlu Lagi Berdesakan Dalam Satu Kamar


Reformasi Oleh Itjen Kemenag, Akhirnya Jamaah Haji Indonesia Tidak Perlu Lagi Berdesakan Dalam Satu Kamar

Dahulu jamaah haji Indonesia mungkin menumpuk berdesakan di kamar. Dengan luas terbatas kamar diisi 7-8 orang. Kini dengan reformasi yang digelontorkan Itjen Kemenag para jamaah haji RI akan benar-benar dimuliakan.

"Misal 1 kamar layak tampung 5 orang diisi 7 sampai 8 orang untuk taruh koper saja repot. Prinsip sekarang dan kedepan harus tidak ada lagi pemadatan Dirjen haji setuju konsep ini," kata Irjen Kemenag, M jasin saat berbincang, Jumat (25/7/2014).

Menurut Jasin, setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Itjen Kemenag terhadap 115 rumah pemondokan/hotel (R/H) di Mekkah yang disewa unt haji, terdapat 5 R/H dengan klasifikasi sangat padat (4,35%) dan 7 R/H dengan klasifikasi padat (6,09%).
Itjen menyarankan agar 12 rumah/hotel harus dilakukan renegosiasi yang didampingi Tim Itjen, walaupun kontrak telah dilakukan. Hasil renegosiasi akhir disepakati space per orang sebelumnya hanya 2,75 m2, sekarang masuk kategori "batas toleransi = 3,01 m2 hingga 3,5 m2.

"Sedangkan 103 rumah/hotel yang lain masuk dalam kategori "standard = 3,5 m2-4 m2" space per orang. Tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu dihadapkan kepada pemadatan karena Tasyrih (pengukuran kapasitas hotel oleh pemerintah Arab) berbeda dengan Thamtir (pengukuran Tim Dit. PHU & Itjen) sehingga misal hasil Tasyrik Saudi kapasitas hotel 1.000 orang tapi hasil Thamtir kita hanya 800 orang dengan mengacu per orang space 3,5 m2. Sehingga terjadi pemadatan 200 orang dalam 1 hotel," urai Jasin.

Kemudian, bila ada indikasi hotel yang akan kita sewa tidak setuju dengan thamtir kita maka akan digugurkan dalam penilaian (kasfiah) atau tidak disewa.

"Indonesia punya bargaining power jamaah kita terbesar di dunia. Inilah bentuk reform kita bertahap "memulyakan jamaah haji kita untuk tidak berdesak desakan dalam kamar"," tegas Jasin yang pernah duduk sebagai pimpinan KPK ini.

Jadi, lanjut dia, dari harga sudah yang efisien Rp 140 miliar untuk dana pemondokan di Makkah dan Madinah dan dari konfigurasi penempatan masuk kategori "batas toleransi hingga standar= 3.01 m2-4m2"

 "Memanusiawikan/memulyakan jamaah haji tahun 2014 kedepan. Kelebihan Jamaah dikeluarkan dari hotel-hotel yang terjadi kepadatan kita tetap mendapatkan efisiensi karena membayarnya hanya separuh plafon harga yakni kurang lebih 2500 riyal dan plafon harga dari DPR 4.995 Riyal," jelas dia.

Penempatan jamaah masih disekitar hotel yang padat, dengan standard hotel yang sama dan telah dilakukan penilaian (kasfiah). Jasin menuturkan, hal ini bisa terjadi dengan tugas pengawasan Itjen ke satker-satker sejak tahap perencanaan sesuai dengan PMK 94/2013 yang diubah dengan PMK 194/2013.

"Aparat Pengawas Internal (APIP) diwajibkan melakukan review terhadap Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Penempatan jamaah masih di sekitar hotel yang padat, dengan standard hotel yang sama dan telah dilakukan penilaian. Menghindarkan pemadatan ini juga merupakan follow up atau Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK, yang setiap tahun menemukan pemadatan jamaah haji. Diharap opini BPK terhadap Dit Jen PHU kedepan menjadi "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang sekarang Dit PHU masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP)," tutupnya.

Sumber berita DetikNews