Unjuk Rasa Ribuan Petani di Thailand 2014, Terkaid Masalah Subsidi Beras yang Kontroversial

Unjuk Rasa Ribuan Petani di Thailand, Terkaid Masalah Subsidi Beras yang Kontroversial

Marah karena tidak mendapat bayaran atas produksi beras mereka, ribuan petani di Thailand menggelar unjuk rasa besar-besaran. Uniknya, para petani ini berunjuk rasa sambil mengendarai traktor mereka dan melakukan konvoi di jalanan.

Unjuk rasa ini terkait dengan subsidi beras yang kontroversial di Negeri Gajah Putih tersebut. Para petani ini bahkan mengancam akan melakukan konvoi ke bandara utama Bangkok. Hal ini semakin menambah tekanan bagi Perdana Menteri (PM) Thailand Yingluck Shinawatra yang terus didesak mundur oleh demonstran antipemerintah.

Program subsidi beras merupakan kebijakan populis yang dicetuskan oleh mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra yang juga kakak laki-laki Yingluck. Kebijakan ini telah memecah rakyat Thailand dalam beberapa waktu tahun terakhir. Demikian seperti dilansir Reuters, Jumat (21/2/2014).

Tidak diketahui pasti apa yang akan dilakukan ribuan petani ini di bandara dan berapa lama mereka akan berkumpul di sana. Namun di sisi lain, konvoi ribuan petani ini membuka kenangan lama tahun 2008 lalu ketika demonstran anti-Thaksin memblokir bandara Bangkok.

"Kami masih belum tahu pasti di mana kami akan mendirikan tenda, tapi kami tidak akan meninggalkan ibukota hingga kami mendapat bayaran atas setiap butir beras yang terjual," terang mantan anggota parlemen Thailand, Chada Thaiseth yang ikut serta dalam unjuk rasa.

Media setempat melaporkan bahwa para petani berharap bisa berdialog dengan PM Yingluck. Mereka memberi waktu kepada Yingluck hingga tengah hari sebelum akhirnya melakukan konvoi ke bandara Bangkok.

Program subsidi beras ini sangat penting bagi para pendukung PM Yingluck yang ada di kawasan miskin di Thailand bagian utara dan timur laut. Subsidi ini menjamin para petani mendapatkan harga jual beras di atas harga pasar. 

Namun kebijakan ini telah memicu kemarahan kelompok antipemerintah. Menurut oposisi, kebijakan ini memicu korupsi, menguras anggaran negara dan menyebabkan menumpuknya persediaan beras yang tak bisa dijual.