KISRUH KRATON KASUNANAN SURAKARTA

KISRUH KRATON KASUNANAN SURAKARTA

 Sejumlah petinggi Keraton Kasunanan Surakarta bertemu di Istana Negara (Gedung Agung) Yogyakarta untuk menyelesaikan konflik keraton. Nyaris 10 tahun Keraton Surakarta kisruh, kini menemui jalan terang perdamaian setelah Presiden SBY turun tangan.

Di Gedung Agung Yogyakarta, para petinggi Keraton Surakarta menggelar rapat tertutup dengan Presiden SBY. Sejumlah petinggi keraton yang hadir di antaranya Sinuwun Pakubuwono XIII Hangabehi, Panembahan Agung Tedjowulan, dan beberapa petinggi lainnya.

Mereka menyampaikan langsung tentang segala permasalahan yang terjadi di internal Keraton, dan juga menyerahkan surat kepada Presiden. Kerabat Keraton Solo ini menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Keraton Surakarta harus segera diakhiri.

Di depan gerbang Gedung Agung, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo didampingi kerabat keraton menyampaikan keputusan rapat.  Roy Suryo yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai mediator mengatakan, Presiden akan menegakkan aturan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 23/1988 yaitu pemerintah akan menjadi penjaga adat, penjaga budaya, penjaga sosial sekaligus penjaga keagamaan yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta.

"Mulai hari ini, segala yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta sudah berakhir, dan ditangani oleh negara di bawah komando langsung Presiden SBY,"kata Roy Suryo, Minggu(23/2/2014).

Presiden mengupayakan akan melakukan penyelesaian setelah tanggal 9 April, karena menunggu situasi yang nyaman. Namun akan memastikan akan selesai sebelum peringatan jumenengan yang akan digelar bulan Juni. Presiden akan melakukan semua langkah, termasuk penyelenggaraan kembali semua acara di keraton.

"Termasuk permintaan dari keraton untuk bisa menyelenggarakan kembali semua upacara adat, semua acara yang selama ini masih tidak mungkin diselenggarakan, karena dikuasi oleh pihak-pihak tertentu,"kata Roy Suryo.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menko Polhukam Joko Suyanto, Mensesneng Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan Mendikbud Muhammad Nuh. Intinya persoalan segera selesai, Presiden menyatakan sudah menerima permintaan dari Keraton Kasunanan Surakarta.

Sinuwun Pakubuwono XIII Hangabehi dalam kesempatan itu menyatakan,  agar semua adik-adik kembali akur, seperti dikutip dari detik.com

Konflik keluarga Keraton Surakarta berlarut-larut sepeninggal PB XII tahun 2004 yang tak meninggalkan permaisuri dan putra mahkota. Semenjak itu, terdapat dua putra yang menobatkan diri sebagai PB XIII, yaitu KGPH Hangabehi dan KGPH Tedjowulan. Konflik raja kembar ini berhasil menemui kata sepakat pada tahun 2012 lalu dengan menempatkan Tedjowulan sebagai maha menteri dan Hangabehi tetap sebagai raja.

Dua kubu rukun, namun kemudian muncul kubu berikutnya. Sebagian para kerabat yang semula pendukung Hangabehi menyatakan menolak rekonsiliasi itu dan membentuk lembaga baru bernama Lembaga Dewan Adat. Mereka kemudian justru menguasai dan mengelola acara-acara di keraton. Sedangkan PB XIII, Tedjowulan dan sebagian kerabat berada di luar keraton.