Pelatihan ke Belanda Fitri Belajar Penyebab Banjir Jakarta
Belum ada resep yang tepat dan cepat mengatasi banjir di Jakarta. Berbagai upaya terus ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Indonesia.
Hal itulah yang membuat Fitri Wiyati tertarik mengikuti Dutch Training and Exposure Program (Dutep) RotterdamJakarta. Staf Dinas Tata Air DKI Jakarta itu mengikuti pelatihan tersebut selama tiga bulan di Rotterdam Waterboard, Delfland, Belanda, sebagai kerja sama antara Pemerintah Belanda dan Indonesia untuk melatih kemampuan pengawai Provinsi DKI Jakarta.
Dikelola oleh Netherlands Education Support Office (NESO) Indonesia,Dutep merupakan program kerja sama yang melibatkan multistakeholder institusi Belanda dan Indonesia. Program bertujuan untuk meningkatkan ilmu dankemampuan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang manajemen air, serta perencanaan dan tata kelola kota. Di situlah Fitri bersama teman-temannya memperdalam ilmu manajemen air, khususnya cara mengatasi banjir sebagai musibah yang kerap melanda dan terus mengancam warga Ibu Kota.
Selama di Belanda, Fitri mengaku belajar langsung dengan para pakar manajemen air dan tata ruang kota. Dia kerap melakukan field trip untuk melihat langsung infrastruktur pengendali banjir di Belanda yang 50 persen tanahnya berada di bawah permukaan air laut.
"Field trip zandmotor salah satu yang paling mengesankan saya. Zandmotoratau motor pasir merupakan sebuah metode inovatif untuk menjaga pantai. Caranya adalah membangun semenanjung dan mendepositkan sejumlah besar pasir. Angin akan meniup dan menyebarkan pasir secara alami ke sepanjang pantai hingga pantai tersebut menjadi lebih luas. Kawasan ini menjadi tempat rekreasi yang menarik," tutur Fitri, Jumat (13/2/2015).
Fitri mengatakan, kunci utama mengatasi banjir adalah niat. Dia akui, sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI sudah merumuskan kebijakan dan rencana strategis untuk mengatasi banjir. Akan tetapi, rencana-rencana itu belum dijalankan dengan baik dan konsisten.
"Belanda benar-benar punya niat dan tekad menjalankan program water management. Apa yang telah diatur oleh pemerintah dalam rencana strategis dan kebijakan strategis diimplementasikan dengan serius," kata Fitri.
Minim pengawasan
Letak Jakarta sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Rotterdam. Kedua kota itu dikelilingi banyak sungai dan beberapa tempat lebih rendah dari permukaan air laut. Akan tetapi, Rotterdam mampu menjaga daratannya tetap kering dan tidak tergenang air.
"Banjir 50 cm saja di Belanda sudah dianggap aib oleh pemerintahnya," kata Fitri.
Saat ini, Pemerintah DKI Jakarta masih fokus mengalirkan air hujan secepat mungkin ke laut. Padahal, menurut Fitri, kapasitas sungai dan drainase tidak mencukupi untuk mengalirkan air hujan dengan cepat ke laut.
Fitri mengatakan, sungai-sungai yang ada di Jakarta masih harus diperlebar lagi. Bahkan, kanal di Belanda lebih besar dari Sungai Ciliwung.
Dia menyarankan Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pengembang apartemen atau mal untuk membuat green roof. Green roof adalah atap sebuah bangunan yang sebagian atau seluruhnya ditutupi dengan vegetasi dan media tumbuh, ditanam di atas membran anti-air.
"Itu juga termasuk lapisan tambahan seperti penghalang akar dan drainase sebagai sistem irigasi. Pemerintah Rotterdam malah memberikan insentif bagi siapa saja yang memiliki green roof karena green roof dapat menahan air hujan yang jatuh ke atap rumah melalui akar-akar tanaman sehingga aliran air ke pipa talang jadi berkurang," papar Fitri.
Konsep sumur resapan yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sangat efektif. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus secara konsisten mewajibkan pengembang membuat sumur resapan bagi siapa saja yang mengajukan izin pembangunan gedung.
Kekurangan Pemprov DKI Jakarta selama ini, lanjut Fitri, adalah minimnya pengawasan. Banyak sumur resapan telah digali, tetapi belum tentu sesuai dengan kedalaman dan material sumur resapan yang dibutuhkan. Untuk itulah, Pemprov DKI harus lebih meningkatkan lagi pengawasan.
"Yang tak kalah penting adalah keterlibatan warga DKI Jakarta untuk mengurangi dampak banjir yang dirasa masih sangat kurang. Masih banyak warga Jakarta membuang sampah ke sungai sehingga menghambat aliran air, berbeda dengan warga Belanda. Warga Belanda begitu aktif ikut serta menjaga lingkungannya dan mendukung program pemerintah dalam rangka mengurangi banjir,"
 |
| tataruangpertanahan.com |
Hal itulah yang membuat Fitri Wiyati tertarik mengikuti Dutch Training and Exposure Program (Dutep) RotterdamJakarta. Staf Dinas Tata Air DKI Jakarta itu mengikuti pelatihan tersebut selama tiga bulan di Rotterdam Waterboard, Delfland, Belanda, sebagai kerja sama antara Pemerintah Belanda dan Indonesia untuk melatih kemampuan pengawai Provinsi DKI Jakarta.
Dikelola oleh Netherlands Education Support Office (NESO) Indonesia,Dutep merupakan program kerja sama yang melibatkan multistakeholder institusi Belanda dan Indonesia. Program bertujuan untuk meningkatkan ilmu dankemampuan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang manajemen air, serta perencanaan dan tata kelola kota. Di situlah Fitri bersama teman-temannya memperdalam ilmu manajemen air, khususnya cara mengatasi banjir sebagai musibah yang kerap melanda dan terus mengancam warga Ibu Kota.
Selama di Belanda, Fitri mengaku belajar langsung dengan para pakar manajemen air dan tata ruang kota. Dia kerap melakukan field trip untuk melihat langsung infrastruktur pengendali banjir di Belanda yang 50 persen tanahnya berada di bawah permukaan air laut.
"Field trip zandmotor salah satu yang paling mengesankan saya. Zandmotoratau motor pasir merupakan sebuah metode inovatif untuk menjaga pantai. Caranya adalah membangun semenanjung dan mendepositkan sejumlah besar pasir. Angin akan meniup dan menyebarkan pasir secara alami ke sepanjang pantai hingga pantai tersebut menjadi lebih luas. Kawasan ini menjadi tempat rekreasi yang menarik," tutur Fitri, Jumat (13/2/2015).
Fitri mengatakan, kunci utama mengatasi banjir adalah niat. Dia akui, sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI sudah merumuskan kebijakan dan rencana strategis untuk mengatasi banjir. Akan tetapi, rencana-rencana itu belum dijalankan dengan baik dan konsisten.
"Belanda benar-benar punya niat dan tekad menjalankan program water management. Apa yang telah diatur oleh pemerintah dalam rencana strategis dan kebijakan strategis diimplementasikan dengan serius," kata Fitri.
Minim pengawasan
Letak Jakarta sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Rotterdam. Kedua kota itu dikelilingi banyak sungai dan beberapa tempat lebih rendah dari permukaan air laut. Akan tetapi, Rotterdam mampu menjaga daratannya tetap kering dan tidak tergenang air.
"Banjir 50 cm saja di Belanda sudah dianggap aib oleh pemerintahnya," kata Fitri.
Saat ini, Pemerintah DKI Jakarta masih fokus mengalirkan air hujan secepat mungkin ke laut. Padahal, menurut Fitri, kapasitas sungai dan drainase tidak mencukupi untuk mengalirkan air hujan dengan cepat ke laut.
Fitri mengatakan, sungai-sungai yang ada di Jakarta masih harus diperlebar lagi. Bahkan, kanal di Belanda lebih besar dari Sungai Ciliwung.
Dia menyarankan Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pengembang apartemen atau mal untuk membuat green roof. Green roof adalah atap sebuah bangunan yang sebagian atau seluruhnya ditutupi dengan vegetasi dan media tumbuh, ditanam di atas membran anti-air.
"Itu juga termasuk lapisan tambahan seperti penghalang akar dan drainase sebagai sistem irigasi. Pemerintah Rotterdam malah memberikan insentif bagi siapa saja yang memiliki green roof karena green roof dapat menahan air hujan yang jatuh ke atap rumah melalui akar-akar tanaman sehingga aliran air ke pipa talang jadi berkurang," papar Fitri.
Konsep sumur resapan yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sangat efektif. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus secara konsisten mewajibkan pengembang membuat sumur resapan bagi siapa saja yang mengajukan izin pembangunan gedung.
Kekurangan Pemprov DKI Jakarta selama ini, lanjut Fitri, adalah minimnya pengawasan. Banyak sumur resapan telah digali, tetapi belum tentu sesuai dengan kedalaman dan material sumur resapan yang dibutuhkan. Untuk itulah, Pemprov DKI harus lebih meningkatkan lagi pengawasan.
"Yang tak kalah penting adalah keterlibatan warga DKI Jakarta untuk mengurangi dampak banjir yang dirasa masih sangat kurang. Masih banyak warga Jakarta membuang sampah ke sungai sehingga menghambat aliran air, berbeda dengan warga Belanda. Warga Belanda begitu aktif ikut serta menjaga lingkungannya dan mendukung program pemerintah dalam rangka mengurangi banjir,"
Sumber berita KOMPAS.com
_Page_01.jpg)
0 komentar:
Post a Comment